Kecamatan Kelekar mendapat kunjungan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Muara Enim, dalam rangka Monitoring dan Evaluasi RAPBDes perubahan di Aula Kantor Kepala Desa Embacang Kelekar, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim, pada Jum’at sore (30/7/2021).
Selain Monitoring RAPBDes perubahan, DPMD juga melakukan peninjauan Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan perealisasian anggaran 8 persen dari total Pagu Dana Desa (DD) yang diperuntukan bagi penanganan Covid-19.
Kepala Dinas PMD yang dalam kesempatan itu diwakili Kabid PMD, Baharuddin, S.Sos., bersama sejumlah staff DPMD lainnya memaparkan beberapa poin penting terkait teknis dalam penggunaan dana Covid-19 agar lebih efektif dan efisien.
“Saat ini kita dalam masa penerapan PPKM level 3 akibat gejolak dari pandemi Covid-19, untuk itu mari bersama-sama kita fokus dalam penananggulangannya, anggaran Covid-19 yang diambil dari 8 persen dari total pagu dana desa harus digunakan semaksimal mungkin,”, jelas Baharuddin dalam paparannya.
Menurutnya, kalau memang harus ada beberapa anggaran yang harus diubah, sialahkan dilaksanakan Musdesus dan dibuatkan RAPBDes perubahan, dengan melibatkan seluruh perangkat, BPD, PD dan PLD di desa masing-masing.
“Silahkan lakukan RAPBDes perubahan, koordinasikan dengan perangkat, BPD dan Pendamping Desa agar sistematisnya berjalan sesuai aturan yang berlaku, timpal Kabid PMD tersebut.
Sementara itu, Camat Kelekar, M Fikri Hidayat, S.Ip. M.Si., yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyoroti terkait pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di desa yang ada di kecamatan Kelekar.
Camat mendesak, agar seluruh Kades di kecamatan Kelekar untuk segera menyalurkan BLT DD tahap 3, hal itu lantaran anggarannya sudah dicairkan ke rekening desa masing-masing, jadi tidak ada alasan bagi Kades untuk tidak menyalurkan BLT DD kepada masyarakat penerima.
“Saat ini, hanya desa Menanti yang sudah menyalurkan BLT DD tahap 3, padahal anggarannya sudah cair untuk seluruh desa, jadi jangan ditunda lagi, segera salurkan BLT DD ini, “tegas Camat saat paparannya.
Desakan Camat ini bukan tanpa landasan, selain atas dasar kebutuhan masyarakat, juga dengan lambatnya penyaluran BLT DD ini, maka dikhawatirkan proses pencairan anggaran DD selanjutnya dari KPPN Lahat juga turut lambat.
“Kalau proses penyalurannya lambat, maka proses pencairan dari KPPN Lahat untuk bulan selanjutnya juga akan semakin lama, tentu ini tidak effisien, “timpalnya.
Untuk itu, Fikri menyuarakan agar penyaluran BLT DD ini segera direalisasikan, supaya proses pencairan DD dibulan selanjutnya akan lebih cepat diproses. “Segera salurkan dan kirim laporannya, “Tutup Camat. (Team)
Editor silpi00
Posting Komentar