Tanjung jabung Timur. Program Swasembada pangan yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan Indonesia sebagai salah satu negara lumbung pangan dunia. Sejumlah kebijakan pertanian dengan membuka lahan pertanian baru seluas 3 juta hektar yaitu Papua dan Kalimantan.
Sementara Provinsi Jambi yang terfokus di beberapa Kabupaten terus gencar mendukung program ketahanan pangan.
Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dulunya dikenal sebagai salah satu daerah lumbung pangan provinsi jambi, sepertinya tidak berjalan maksimal. Padahal di era bupati Zumi Zola mampu menggelontorkan PERDA Nomor 18 Tahun 2013 Tantang Lahan Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 17.000 hektar.
Tidak tanggung-tanggung Bupati Zumi Zola waktu itu menggelontorkan bantuan EXAVATOR (Alat Berat) di setiap Kecamatan Nipah Panjang sebagai salah satu upaya mengembalikan Tanjung Jabung Timur sebagai Lumbung Pangan.
Bantuan Alat berat yang di kelola oleh masing masing Kecamatan dengan memgacu pada Peraturan Bupati Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 21 Tahun 2018 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGEOLAAN BANTUAN ALAT BERAT DAN/ATAU ALAT PENDUKUNG LAINNYA DARI PEMERINTAH PROVINSI JAMBI PADA KECAMATAN DALAM TANJUNG JABUNG TIMUR yang mengatur tentang besaran biaya sewa penggunaan Alat berat tersebut.
Alat Berat Kecamatan Nipah Panjang yang pada tahun 2022, oleh Camat Nipah Panjang menyerah kan alat berat tersebut kepada Desa Teluk Kijing untuk memperbaiki tanggul dan saluran pertanian maupun perkebunan di Desa tersebut. Namun sampai narasi ini dibuat, belum ada berita tentang nasib alat berat yang dianggarkan melalui anggaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bahkan pada tahun 2023, pengoperasian alat tersebut di kembalikan kepada Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Sejumlah informasi dan penelusuran di lapangan, bahwa alat Exavator Nipah Panjang mengalami kerusakan. Pertanyaannya adalah siapa yang harus bertanggungjawab serta berapa besaran pendapatan yang di setor ke kas daerah.
Banyak persoalan yang harus di telusuri di lapangan termasuk anggaran operasional ketika pengelolaan dilakukan oleh Camat.
(Tim)
Posting Komentar