Pro dan kontra menghiasi publik Muara Enim perihal pemilihan jabatan Wabup Muara Enim 2018-2023. Hal ini ditandai adanya perbedaan pandangan sejumlah ormas di Kabupaten Muara Enim.
Dimana ada pihak yang menyatakan dukungannya terhadap proses politik tersebut, namun di sisi lain ada kubu lain yang tak setuju dengan Pemilihan Jabatan Wabup Muara Enim sisa masa jabatan periode 2018-2023 yang kini kabarnya tengah digodok oleh DPRD Muara Enim.
Toko pemuda Muara Enim Bily Rustam mengangap dukungan atas pemilihan wabup dinilai politis.
Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim menyisakan 10 bulan lagi, tidak menarik lagi untuk dilakukan pemilihan oleh DPRD. "Saya menilai terlalu dinilai politik ketimbang kemaslahatan masyarakat Muara Enim,"ujarnya.
Undang-undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, DPRD dapat melaksanakan pemilihan dari usulan dari partai pengusung dengan syarat. "Syarat UU mengisyaratkan kekosongan Kepala Daerah masa jabatannya lebih dari 18 bulan sejak terjadi kekosongan," ujarnya.
Ia melanjutkan, apa yang disembutkan dalam berita media online Dutaonline co.id tokoh masarakat zona tiga, dirinya sependapat mengigat Muara Enim yang penuh suka cita ini. Alangkah baiknya, yang saat ini menjabat pimpinan daerah lanjutkan saja karena sisa waktu hanya 10 bulan lagi. Dengan begitu, masyarakat Muara Enim bisa memulai lagi menata pemerintahan melalui pemilihan Bupati Serentak 2024 akan datang.
"Ini menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat Muara Enim agar memilih pemimpin benar-benar selektif dan memiliki integritas sehingga kasus ini tidak terulang,"harapnya.
Laporan...Suprik
إرسال تعليق